permendagri tentang pemilihan kepala desa. 52, kemendagri. permendagri tentang pemilihan kepala desa

 
52, kemendagripermendagri tentang pemilihan kepala desa  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan

persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. id : 15 hlm. PNS yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa pun berhak mendapatkan penghasilan kepala desa dan tunjangan lainnya yang sah. Nantinya, masyarakat yang akan menentukan siapa pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. v2 | 4. 508 Kali: PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA Temukan Kami di Facebook Pemerintah Desa Statistik Desa. persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Persyaratan Calon Kepala Desa Menurut Permendagri Terhitung sejak berlaku UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga saat tulisan ini Kami terbitkan, terdapat 2 Permendagri yang ditetapkan oleh Mendagri yang mengatur tentang syarat calon Kepala Desa. Tentang. APBDes 2021 : Contoh Format, Tahapan Penyusunan, J. Submit Search. PERMENDAGRI No. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yudhi Aldriand 54. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu yaitu dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang meliputi tahapan. Selanjutnya, pengaturan tentang Pilkades serentak juga diatur secara khusus dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Syarat untuk menjadi Kades telah diatur dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Baca Artikel. 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 6. Seperti diketahui, pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Mendagri (Permendagri) tentang Pemilihan Kepala Desa. Berikut sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi: warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar. √ Gaji Babinsa Terlengkap 2023 : Fungsi dan Tugas. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa PERMENDES: 1. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Menimbang : a. 718 kali: buku iii petunjuk teknis operasional penatausahaan keuangan desa : 10. Permendes No. Terdapat regulasi yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian. BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN BANYU ASIN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUASIN, Menimbang : a. go. 110/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DONGGALA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi. Upload Login. Itu lebih aplikatif dan efisien. (Cek: Poin 7 dan 12 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014). 455 Kali:. Tematik. Demikian ulasan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa: Tugas, Unsur, Susunan, Contoh SK, desain Logo, besaran Honor, Masa Kerja, dan Tata cara pembentukan-Nya Tahun 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Kini persiapan Pilkades 2022 di sejumlah Kabupaten/Kota mulai dimatangkan untuk bisa dihelat usai dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Created by : admin - 2022-07-05 08:26:21 . Dokumen RKP Desa dan lampiran nya ini dikemas dalam bentuk file winrar yang terdiri dari beberapa file yang digabungkan. Tugas Kepala Desa sesuai Undang-Undang Desa. Tugas Panitia Pilkades 2021. PERMENDAGRI No. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (3) Panitia sebagaimana dimaksud. persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Baca juga: 602 orang mendaftar sebagai kepala desa di Pilkades Purwakarta Yusharto menjelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kemendagri, misalnya di bidang regulasi, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Misalnya dalam pemilihan kepala desa . Begitu juga dengan hal-hal lain seperti. 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa dan permendagri no. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. 490 kali: permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan. 187 kali: permendagri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa: 19 mei 2023 | 339 kali: 22 desa dari 17 kecamatan di kabupaten bandung siap gelar. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. id : 7 hlm. permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 21 menyebutkan bahwa pejabat sementara kepala desa (secara otomatis) adalah SEKRETARIS DESA. Dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa dibagi dalam empat tahap yakni persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan. com; Berita;. 99, BN. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan. Bagi anda yang mempunyai niat untuk membangun desa, dan juga berkeinginan memberdayakan masyarakat agar lebih maju, serta telah berusia paling rendah 25 tahun. dpr setujui revisi uu desa: masa jabatan kades 9 tahun, dana desa bertambah rp 2 miliar: 03. tentang pemilihan kepala desa di kabupaten lamongan: unduh: 266: 2016: perbup: peraturan bupati lamongan nomor 42 tahun 2016: tentang tata cara pemberhentian kepala desa: unduh: 267: 2015: perda:persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 1. Peraturan Daerah Kabupaten. Yang melatar belakangi Permendagri 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa adalah kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia. 13. 19, Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala Desa dan bersifat mengatur. December 31, 2019 admin Comment (0) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Yaitu: Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; danKUNINGAN (Mass) – Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan wujud demokrasi langsung di Desa karena rakyat turut serta dalam pemerintahan untuk memilih pemimpin di desanya. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 62 tayangan. Jadi Permen 67. 5. 15. persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 19. Dalam pasal 1 angka 5 Permendagri no. 2018/No. Dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu meliputi : (1). Tentang: Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 02 Agustus. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2019 (Berita Negara 2021. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; 11. 65 Th 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu, permendagri juga akan mengatur tentang tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan bagi pj kepala daerah. Subjek. Hal ini berbeda pengaturannya dengan calon kepala desa yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang sudah jelas pengaturannya dalam Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 47 yang menyatakan bahwa Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina. PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Download Free PDF View PDF. 2014. 113 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa r ke daerah dan dana desa: Judul Asli: Judul Seragam: Peraturan, dsb. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahu n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 44A, protokol kesehatan itu meliputi hal-hal berikut. a. Pemilih sebagaimana dimaksud, ialah mereka yang harus memenuhi persyaratan: Satu, penduduk desa. ABSTRAK: a. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); . Merdeka. Syarat Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang. Untuk menyesuaikan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019, Kementerian Dalam Negeri kembali melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebelumnya permendagri ini telah diubah dengan. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dibuat sebagai bentuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menyerang seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Mengenai tata cara pemilihan kepala desa tersebut, melalui permendagri (peraturan menteri dalam negeri). Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya APBD untuk melangsungkan pemilihan secara bergelombang. bahw a berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang. Pasal 42 berbunyi: (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Suatu desa tidak hanya dapat dipimpin oleh pemimpin yang bermodalkan kefiguritasan namun cacat secara intelektual,. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar walctu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa antar waktu. Permendagri No. 2092, bulelengkab. See Full PDF. penetapan. 1/2015 tentang Penetapan Perpu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa dalam kampanye calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan (pasal 70 ayat (1) huruf c). Tematik. Contoh SK TPK Desa Tahun 2022 (Doc dan PDF)Media Berbagi Dalam Desa Membangun Posted on July 16, 2021 by gurudesa PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESAPenjelasan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan dan BPD dapat Sobat Desa lihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. - 3 - Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Pikiran Rakyat. kumpulan peraturan perundang-undangan tentang desa: 10 maret 2022 | 478 kali: permendagri nomor 119 tahun 2019 mengenai iuran jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa : 09 februari 2023 | 204 kali: tp pkk desa kunjungi posyandu tingkat rw untuk tingkatkan kesehatan masyarakat: 14 november 2022 | 18. 2015. com, 2019. Hal ini cukup memudahkan peraturan tentang Pilkades terbaru yang tidak terpisahkan naskahnya dengan Peraturan Pilkades terdahulu yang diubah, ditambahi, disisipi dan lain sebagainya, yang membuat sulit untuk dibaca dan dipahami, sehingga orang menjadi malas membahasnya. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. C-2-bahwa dengan perkembangan situasi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 dan adanya perkembangan kebijakan Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Vints Disease 2019 perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan. persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum. permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas permendagri nomor 83 tahun 2015: 15 januari 2023 | 14. 43 Tahun 2014; Permendagri No. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 13. Syarat Menjadi Kepala Desa. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Posted on January 23, 2018 by gurudesa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa. 112, BN. Perda pemilihan kepala desa. Tupoksi BPD ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 110 Tahun 2016. 2017/NO. 2. 2015-12-31. Dalam tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu meliputi : (1). Para kepala desa di Kabupaten Biak Numfor, Papua sedang mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. 2019. 2017, No. Tipe Dokumen. Versi: 112/2014. Jadi, e-voting sudah dilaksanakan dalam Pilkades di 155 desa di tahun 2021," kata Tito dalam. Judul. 72/2020) • Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa. Mas'ud Afif. Pencalonan c. 2. Menilik dari Segi Undang-Undang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan. Tanggal Terbit. HANYA 15 PERSEN KEPALA DESA YANG INGIN PERPANJANGAN JABATAN 9 TAHUN: 05 Februari 2022. BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangantangan negara yang dekat dengan Download Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 melalui link di bawah ini: Download PDF. khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. id : 7 hlm. Manggarai No. ABSTRAK PERATURAN. Diunggah oleh ARIF EFENDI. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada tanggal 19 April 2007. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, dalam peraturan menteri ini dijelaskan Pemilihan Kepala Desa, Sobat Desa bisa download filenya di bawah. Dalam Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), juga terdapat sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjaringan. Segenap Pemerintah Desa Pasireurih Kecamatan Muncang Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Staf Desa mengucapkan selamat hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah -2023 Masehi Semoga kita diberikan anugerah kesholehan Nabi Ibrahim AS, ketaatan Nabi Ismail AS, keikhlasan Siti Hajar, dan keberkahan Nabi Muhammad. Secara lengkap, berikut ini adalah kumpulan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Desa terbaru: Dari tahun ke tahun, ada banyak peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian. Pasal 42 berbunyi: (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. SATU NASKAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI 1. 3. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Bahwa untuk melaksanakan Permendagri No 72 Th 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan c. Secara umum, pengaturan tugas, fungsi, dan kewajiban RT dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (“Permendagri 18/2018”). Selanjutnya, pedoman pemilihan kepala desa antarawaktu yaitu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang. desa. 1560, kemendagri. A turan Terbaru tentang Perubahan Pemilihan Kepala Desa-Pada waktu yang lalu,saya sempat mendengar berita di media online bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk bisa menjadi Kepala Desa tidak harus berasal dari Desa itu sendiri melainkan bisa dari luar Desa. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyiNOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 82. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. Silahkan download. desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi PemerintahanPermendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa . 2014/No. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun. Tutup. Kumpulan Permendagri tentang Desa. 2). 7/8655/SJ tentang Optimalisasi Fungsi Pengawasan BPD terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan Umum; II.